Pejabat Pemkot Lubuk Linggau Ikuti Kegiatan Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
LUBUKLINGGAU-Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setda Kota Lubuklinggau, H Nobel Nawawi didampingi Kabag Perekonomian, Hj Sri Maya mengikuti kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi program pusat dan daerah dalam upaya mendukung pengendalian inflasi di daerah serta menyamakan pemahaman terhadap kriteria tim pengendalian inflasi daerah (TPID) Provinsi, Kabupaten/Kota melalui zoom meeting, bertempat di Command Center Kota Lubuklinggau, (15/2/2022).
Direktur SUPD III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Budiono Subambang menyampaikan beberapa hal yang harus disiapkan agar inflasi daerah tahun 2022-2024 dapat dikendalikan. Berdasarkan hasil penelitian sambungnya, inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak dipengaruhi oleh sisi suplai (penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah.
Karakteristik tingkat inflasi yang kurang stabil di kata dia, menyebabkan deviasi lebih besar dari proyeksi inflasi tahunan oleh Bank Indonesia (dibandingkan deviasi antara realisasi inflasi dan target bank sentral di negara lain).
Komitmen Bank Indonesia dan pemerintah untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan dengan melalui koordinasi kebijakan yang konsisten dengan sasaran inflasi. Daerah yang sudah mengirim ROADMAP sebanyak 26 provinsi atau (76,47%) dan 288 kabupaten/kota (56,69 %).
Ia juga menyampaikan tentang inflasi nasional dan tantangan pengendalian inflasi dimasa pandemi, inflasi Indonesia tahun 2021 tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian inflasi IHK 0,57% (mtm) dan 1,87% (yoy), sedangkan perkiraan inflasi Januari 2022 0,53% (mtm), 0,53 % (ytd), 2,15% (yoy).
Kebijakan pengendalian inflasi dimana dalam RKP 2022 mendukung 4 prioritas yaitu PN 1, PN 3, PN 4 dan PN 5. PN 1 adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, PN 3 adalah meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, PN 4 adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan sedangkan PN 5 adalah memperkuat infratruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
Kemudian ia mengingatkan pentingnya pengendalian inflasi dan peta jalan pengendalian inflasi pusat tahun 2022 sampai 2024. Sasaran inflasi 2022 dalam RKP 2022 2,00-4,00% dengan cara penguatan cadangan pangan pemerintah (CPP) untuk komoditas, optimalisasi pasokan pangan melalui kawasan sentra produksi pangan atau food estate, meningkatkan efektifitas efisiensi sistem logistik nasional untuk mengurangi kesenjangan harga.
Dilanjukan dengan mendorong dan menguatkan skema kementerian, petani dan nelayan dengan pelaku usaha ritel modern untuk memotong rantai pasokan dan meningkatkan efesiensi pasar untuk kelancaran distribusi, mempercepat penyedia infratruktur pendukung pertanian dan pengendalian banjir, meningkatkan akurasi serta kredibilitas data pangan dan pertanian serta yang terakhir adalah dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam semua aspek.
Startegi pengendalian inflasi 2022-2024 ada 3 antara lain keterjangkauan harga dengan menjaga daya beli masyarakat, penguatan penyaluran KPSH, stabilitas nilai tukar rupiah dan percepatan realisasi serta refocusing APBN/APBD.
Kedua ketersedian pasokan dengan menjaga cadangan pangan nasional, penguatan kerjasama, korporatisasi pertanian, peningkatan produktifitas via pembangunan food estate.
Ketiga kelancaran distribusi dengan perluasan pemasaran melalui plafon digital, inovasi sistem logistik pembanguan sistem logistik daerah dan mendorong kemitraan industri dengan petani.
Hadir juga dalam kesempatan itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Lubuklinggau, M. Iskandar, mewakili Dinas Perikanan, Laura Kartika Sari, mewakili Dinas Perikanan, Sari Jumiati dan dari Dinas Pertanian Lubuklinggau, Faisal.(kll)
