Panca Wijaya Tandatangani MoU Keuangan Daerah Dengan Kanwil DJPb Provinsi Sumsel
OGAN ILIR, suarasumsel.net — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir (OI), Selasa (26/6) melakukan penandatanganan nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral (Dirjend) Pembendaharaan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di ruang rapat Bupati Ogan Ilir.
Penandatanganan MoU tersebut dihadiri langsung Bupati OI, Panca Wijaya Akbar, S. H, didampingi Asisten II Sekda OI bidang perekonomian dan pembangunan serta sejumlah kepala perangkat daerah dan Kepala kantor wilayah DJPb, Ibu Lidya Kurniawati Kristiana beserta jajarannya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati OI, Panca Wijaya Akbar mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (kanwil DJPb) provinsi Sumatera Selatan yang telah bersedia hadir dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten Ogan ilir.
“Adapun ruang lingkup nota kesepakatan ini adalah pertukaran data dan informasi keuangan publik, asistensi dan pendampingan, penyusunan kajian fiskal regional, profil keuangan daerah dan pelaporan 4 pilar regional chief economist, peningkatan tata kelola blud, peningkatan kapasitas kompetensi kerja, serta penguatan koordinasi,” ucapnya.
Panca Wijaya Akbar menambahkan, penandatanganan nota kesepakatan ini harus di manfaatkan dan dipraktekkan dengan baik oleh Perangkat daerah terkait sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan pendampingan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Sementara itu, kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Lidya Kurniawati Kristiana mengapresiasi Bupati Ogan Ilir serta jajaran yang telah menerima kunjungan Kanwil DJPb Sumsel sekaligus sebagai perwakilan kementerian keuangan yang ada di Sumsel untuk melakukan pembaharuan nota kesepakatan.
“Karena sebelumnya memang sudah ada namun perlu untuk dilakukan penyempurnaan sehubungan dengan dinamika dari regulasi keuangan negara, bagaimana implementasi dari undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah,” jelasnya.
Lidya Kurniawati Kristiana melanjutkan, maksud dilakukannya pembaharuan nota kesepakatan ini tentunya sebagai wadah kolaborasi, koordinasi, komunikasi dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan baik itu APBN maupun APBD. (Ardi)
