MoU Pemkab Lahat Dengan PLN Lahat Diragukan Warga
LAHAT, suarasumsel.net —– Masyarakat disejumlah desa dalam Kabupaten Lahat mengeluhkan akibat banyaknya alat Elektronik mereka mengalami kerusakan, baik, TV, Kulkas, Megicom, dan Lampu secara mendadak putus.
“Kalau terlambat bayar Listrik kita kena denda, kalau alat Elektronik kami rusak PLN mau ganti rugi. Akibat dari pemadaman yang tak menentu ini membuat masyarakat banyak merugi,” kata Suhri (47) warga Indikat Ilir kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, pada Rabu (5/6/2024).
Ia juga mempertanyakan serta meragukan MoU yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat – dengan PLN untuk merealisasikan program “Lahat Zero Mati Lampu” pada tahun 2024.
“Apakah ini inovasi Pemerintah Kabupaten Lahat (Pemkab) dalam memberikan pelayanan terbaik dan kenyamanan bagi masyarakat. Kami nilai disia-siakan Pemkab Lahat menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PLN untuk merealisasikan program “Lahat Zero Mati Lampu” pada tahun 2024, tambahnya.
Hal serupa juga disampaikan, warga lainnya yang mengaku dirinya sangat kesal dan bisa dibilang cukup emosi akibat ulah oknum-oknum Pejabat PLN yang serta Merta terhadap masyarakat kecil.
“Sangat kami sesalkan dalam pidato Pejabat Bupati Lahat mengaku APBD Kabupaten Lahat tahun Anggaran 2023,”MoU sudah dilakukan bersama PLN, menuju Lahat Zero Mati Lampu 2024 dan satgas juga sudah terbentuk pada Selasa 28 Mei 2024,” hasil bohong dan tidak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Akibat kerapnya lampu padam disejumlah desa, membuat beberapa Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Lahat angkat bicara dan menilai Program “Lahat Zero Mati Lampu” juga mencakup penyediaan lampu jalan untuk desa-desa yang masih mengalami kegelapan.
“Rasanya jauh dari harapan kalau tarap ekonomi masyarakat akan meningkat dengan kerapnya pemadaman lampu yang dilakukan PLN ini. Mana anggota Dewan di Lahat terus tertidur lelap, tanpa memikirkan nasib masyarakat disejumlah desa yang terus diserang oleh Pemadaman Listrik PLN,” tanya kades yang engan menyebutkan namanya.
Berita sebelumnya, Pj Bupati Lahat Muhammad Farid S.STP, M,Si menekankan pentingnya peran camat dalam memastikan tidak ada masyarakat yang mengeluh karena kekurangan penerangan.
“Jangan sampai Wartawan lebih tahu dulu dari pada Camat. Kalau Camat keduluan berarti harus hati-hati, warning 1 itu, Camat tidak turun ke masyarakat. Lampu jalan akan disediakan juga di desa-desa yang masih gelap,” tegasnya.
Dengan adanya program ini, Pemkab Lahat berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memastikan ketersediaan listrik yang stabil, dan memberikan rasa aman dengan penerangan jalan yang memadai.
Inisiatif ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dan aparat desa dalam memantau dan melaporkan kondisi penerangan di wilayah masing-masing.
“Program “Lahat Zero Mati Lampu” merupakan wujud nyata komitmen Pemkab Lahat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi dengan PLN dalam menyediakan infrastruktur yang andal dan berkelanjutan,” tutupnya. (D1N)
