Besok Senin, AMPL2 Akan Geruduk Kantor Gubernur Sumsel
LAHAT, suarasumsel.net —- Untuk menyuarakan Aspirasi masyarakat dan pengguna jalan yang terganggu oleh Angkutan Batubara yang melintas jalan umum dengan Rute Gumay – Bengkulu, membuat Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lahat Peduli Lingkungan (AMPL2) akan turun kejalan, pada besok Senin (28/10/2024).
Aksi damai yang bakal digelar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lahat Peduli Lingkungan (AMPL2) ini, sebagai bentuk protes dari masyarakat yang merasa terganggu oleh Angkutan Batubara.
“Insyaallah, kalau tidak ada ara melintang Aksi Demo akan kita gelar besok Senin 28 Oktober 2024, kekantor Gubernur Sumsel,” ungkap Anugra selaku koordinator Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lahat Peduli Lingkungan (AMPL2), pada Minggu (27/10/2024).
Dalam aksi ini, kata Anugra, masyarakat dan pengguna jalan yang terganggu oleh angkutan batubara milik PT Merapi Jaya Sinergi yang berada di kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat, yang melintas dijalan umum dari Gumay tujuan Bengkulu.
“Yang dinilai telah merugikan pengguna jalan serta mengabaikan dampak ketentraman bagi masyarakat desa yang dilewati oleh angkutan batubara tersebut,” ujarnya.
Ia menjelaskan, aktifitas angkutan batubara dari PT Merapi Jaya Sinergi yang melintasi jalan umum semenjak Direktur PT Merapi Jaya Sinergi diwakili oleh Direktur Ibu Widia Ningsih melakukan pengguntingan vita dan pemotongan tumpeng dalam meresmikan operasi Produksi PT Merapi Jaya Sinergi.
Sehingga, ditegaskan Anugra, peresmian PT. Merapi Jaya Sinergi yang dilakukan oleh direktur Ibu Widia Ningsih menjadi sorotan terkait belum adanya jalan khusus angkutan batubara rute Gumay -Bengkulu.
“Sementara, yang terjadi dilapangan adanya pengangkutan Batubara dari PT. Merapi Jaya Sinergi, dengan tujuan Provinsi Bengkulu yang diduga menggunakan angkutan tanda nomor kendaraan bukan Provinsi Sumsel,” tambahnya.
Aksi pada 28 Oktober 2024 yang akan digelar dikantor Gubernur Sumsel ini, dikatakan Anugra, merupakan bentuk pengawasan terhadap Perda No. 5 tahun 2011 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan batubara yang dimana dalam pasal 52 ayat (1) ” Kegiatan pengakuan batubara pada lintas kabupaten/kota wajib menggunakan jalan khsus “. (2)”
Sebelum terwujudnya jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkutan batubara pada lintas k
Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana dan prasarana jalan umum paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukan peraturan daerah ini dan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur yang dikeluarkan setiap tahun”. 3 “kendaraan angkutan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) provinsi Sumatera Selatan dan surat yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan no.551.2/4151/5/Dishub perihal toleransi angkutan batubara.
Maka dengan ini, disampaikannya, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lahat Peduli Lingkungan (AMPL2) menutut PJ. Gubernur Sumatera Selatan untuk:
– Menyetop angkutan batubara milik PT Merapi Jaya Sinergi yang melintas jalan umum.
– Dapat memberikan Sanksi perusahaan yang terlibat dalam pengangkutan batubara PT. Mitra Jaya Sinergi yang melewati jalan umum. (D1N)
