Perangkat Desa/Anggota BPD Dilantik PPPK Belum Mengundurkan Diri, Siap – Siap Dipecat & Kembalikan Gaji
Salah satu prosesi pelantikan PPPK di Kabupaten Muara Enim beberapa waktu lalu
MUARA ENIM, suarasumsel.net — Perangkat desa dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sudah lolos dan atau telah dilantik sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetapi belum/tidak mengundurkan diri bersiap menerima sanksi memilih salah satu jabatan dan mengembalikan gaji yang diterima.
Kepala seksi (Kasi) Pemerintahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Azka saat diminta pendapatnya di Kantor PMD, Kamis (27/2) mengatakan, perangkat desa maupun anggota BPD yang telah lolos bahkan dilantik sebagai PPPK harus memilih salah satu dari dua jabatan tersebut karena pada naskah perjanjian kontrak kerja PPPK, disebutkan bahwa PPPK tidak boleh rangkap jabatan
“Keharusan memilih salah satu antara PPPK atau perangkat desa/anggota BPD secara tegas telah diatur dalam naskah perjanjian PPPK itu sendiri, yakni pasal 2 ayat 2 bahwa, pihak kedua wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan pihak kesatu dengan sebaik-baiknya dan rasa tanggung jawab,” katanya.
Azka juga menambahkan, naskah perjanjian PPPK pasal 5 ayat 2 huruf e juga menyebutkan ‘pihak kedua wajib melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab. Jika pihak kedua melanggar akan dikenakan sanksi pemutusan hubungan perjanjian kerja atau diberhentikan.
“Selain itu, ketentuan larangan rangkap jabatan juga diatur dalam UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 110 tahun 2016 serta khusus untuk PPPK di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan larangan rangkap jabatan diatur dalam Permekdikbud No 13 Tahun 2023 ayat 4,” tambahnya.
Saat pernyataannya di konfrontir dengan sejumlah nama – nama perangkat desa dan anggota BPD yang lolos dan bahkan telah dilantik sebagai PPPK, dirinya pun langsung menghubungi Camat Semende Darat Ulu (SDU), Dani Rapiko melalui telepon namun tidak mendapatkan jawaban karena kendala sinyal.
“Yang jelas kami dari Dinas PMD sangat berterimakasih atas informasi yang diberikan dan akan kami tindak lanjuti dengan berkoordinasi melalui pihak Kecamatan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melakukan penertiban terhadap perangkat desa dan anggota BPD yang lolos PPPK tapi belum mengundurkan diri,” jelasnya.
Azka menegaskan, pihaknya sebelumnya akan menelusuri informasi nama – nama PPPK yang diduga melakukan pelanggaran, kemudian meminta klarifikasi dari pihak terkait, jika memang diperlukan akan diproses lebih lanjut dengan ancaman sanksi, memilih salah satu jabatan dan mengembalikan gaji yang telah diterima.
Salah satu warga Desa Pajarbulan yang tidak mau disebutkan namanya mengungkapkan, sejumlah perangkat desa Pajarbulan ada yang sudah lolos PPPK bahkan ada perangkat yang juga merangkap sebagai pendamping desa, menurutnya warga desa Pajarbulan tidak kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Dengan demikian, jika ada ketentuan larangan rangkap jabatan, kami berharap instansi yang lebih tinggi bersikap tegas dalam mengimplementasikan ketentuan tersebut, jabatan – jabatan tersebut tidak akan kosong jika dilepas, masih banyak warga lain yang memiliki kompetensi untuk menjalankannya,” ungkapnya. (Novlis Heriansyah)
