Muba Perkuat Antrian Online BPJS kesehatan
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama Forum Kemitraan BPJS Kesehatan melakukan rapat pertemuan semester II dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Muba, Senin (21/6/2021) di Ruang Rapat Randik.
Rapat dipimpin Bupati Musi Banyuasin Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Muba H Yudi Herzandi SH MH, dihadiri Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan diikuti OPD terkait.
Yudi Herzandi mengatakan dari pertemuan yang kita lakukan hari ini dapat menjadi sebuah upaya menyamakan persepsi, penguatan strategi dan koordinasi, serta terjalinnya kerja sama yang baik antara berbagai pihak,”ungkapnya.
Dengan adanya pertemuan ini, dapat mengoptimalkan layanan BPJS Kesehatan, baik di rumah sakit, puskesmas maupun di lingkup masyarakat, bisa dibicarakan bersama dalam forum.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas fasilitas kesehatan, sehingga diharapkan nantinya seluruh program BPJS Kesehatan tepat sasaran. Mudah-mudahan dalam forum ini dapat menghasilkan masukan-masukan dalam setiap pemecahan masalah, yang bisa diselesaikan secara bersama dan ditindaklanjuti bersama.
Meskipun saat ini Universal Health Care (UHC) di Muba sudah mencapai 96%, tetapi harus diperbaharui untuk kemajuan dalam pelayanan kesehatan.
“Untuk itu kegiatan seperti ini sangat penting dilakukan. Kepada dinas yang terkait serta pemangku kepentingan jangan lengah terus saling berkoordinasi, sehingga target-target BPJS di Kabupaten Muba bisa berjalan dengan baik,”ujarnya.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Palembang Rudhy Sukmawan Hardhiko SSi APT AAK mengatakan bahwa, forum kemitraan memiliki beberapa tujuan yang diantaranya, untuk mencapai persamaan pemahaman tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional. Mempermudah koordinasi antar instansi yang terkait dalam menyelesaikan kendala operasional di lapangan. Memperoleh dukungan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai kewenangan dan fungsi lembaga/instansi. Meningkatkan efektifitas pengelolaan fasilitas kesehatan, dan menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan.
Serta dalam rapat pertemuan ini,untuk mereview pelayanan kesehatan di dalam program JKN. Khususnya di wilayah Kabupaten Muba baik pelayanan ditingkat primer maupun pelayanan di tingkat sekunder. “Adapun dalam penerapan Universal Health Care (UHC) untuk di Kabupaten Muba sudah mencapai 96%. Atas capaian ini kita sangat mengapresiasi,”tuturnya.
Lanjutnya, di masa pandemi COVID-19 telah terjadinya penurunan pemanfaatan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Kemungkinan hal ini terjadi karena masyarakat mengurangi kontak langsung dengan orang lain, termasuk tenaga medis. Kecuali dalam keadaan emergency.
Jadi, saat ini yang diupayakan ialah untuk merealisasi antrean online. Jadi masing-masing fasilitas kesehatan sudah mempunyai antrian online, tapi harus bisa dikoneksikan dengan aplikasi BPJS Kesehatan yang bernama mobile JKN. Sehingga peserta akan lebih mudah ketika berobat. Saat mendaftar, peserta sudah mendapatkan nomer antrean. Sehingga waktu tunggunya tidak terlalu lama
“Selain itu juga diharapkan adanya dukungan dari para pemangku kepentingan, agar bersama program jaminan kesehatan ini bisa berkelanjutan dan berkesinambungan, dan bisa meningkatkan kepuasan dari peserta melalui komitmen peningkatan kualitas layanan,”urainya.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Muba dr H Azmi Dariusmansyah MARS mengatakan, melalui forum kemitraan ini dapat menyamakan persepsi terkait pelaksanaan program JKN di Kabupaten Muba, serta dapat menyelesaikan kendala-kendala operasional di lapangan dan dicarikan solusinya .
Karena pada dasarnya solusi dalam persoalan yang ada dilapangan sangat dibutuhkan, apalagi di lapangan sangat erat kaitannya dengan pendataan. BPJS harus mencapai hasil yang ideal atau optimal yang nantinya akan tergambarkan melalui pencapaiannya secara sistematis. Sehingga permasalahan yang ada dapat direpresentasikan.
“Kami sebagai dinas terkait akan terus melakukan koordinasi serta melakukan pemantauan terhadap perkembangan pelayanan kesehatan masyarakat,”pungkasnya ( Lin)
