Asisten III Pemkab MUBA Buka Sosialisasi PPID dan Uji Konsekuensi
Asisten Bidang Administrasi Umum Sunaryo SSTP dengan jelas mengatakan keterbukaan informasi publik akan membangun kepercayaan masyarakat.
“Keterbukaan informasi publik ini otomatis akan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik yang dijalankan oleh pemerintah. Sistem demokrasi yang kita anut menuntut sikap terbuka. Memang kebijakan publik tidak bisa menyenangkan semua orang. Namun partisipasi masyarakat yang muncul bisa memperkaya kebijakan publik tersebut sehingga bisa memenuhi informasi publik,” ungkapnya.
Demikian ditegaskan Asisten Bidang Administrasi Umum Sunaryo SSTP saat membuka sosialisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) serta uji konsekuensi daftar informasi
dikecualikan Kabupaten Musi Banyuasin.
Acara ini digelar selama dua hari ini bertema ‘Keterbukaan Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Baik” di Auditorium Pemkab Muba, Rabu (7/4/2021). Kegiatan ini diikuti camat, Kepala Bagian dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Muba.
Selanjutnya, Sunaryo merinci azas pelayanan Informasi. Yakni pelayanan, yang menganut azas transparan, terbuka untuk umum, mudah diakses siapa saja, dan isinya bisa dipertanggungjawabkan.
“Keterbukaan informasi publik artinya seluruh informasi yang ada di kantor kita adalah milik dipublik. Tentu ada data yang dikecualikan seperti tertuang pada pasal 17. Semoga ada rumusan pasti dari sosialisasi ini, sehingga kita saling mengerti,”katanya.
Terakhir, kata Sunaryo, Organisasi Perangkat Daerah harus responsif terhadap kejadian yang ada di Kabupaten Muba. Dirinya pun mengingatkan himbauan terutama menyangkut berita jalan. Misalkan ada misinformasi soal jalan lalu diunggah di medsos maka OPD terkait harus memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat. Klarifikasi yang akurat dari dinas terkait akan meluruskan pembelokan atau penyampaian informasi sepihak.
“Disini ada PPID pembantu, silahkan jelankan fungsi keteebukaan informasi sesuai azaz yang diajarkan. Kita semua badan publik, kades, kepala sekolah juga badan publik. PPID pembantu ada sampai di desa, jadi saya berharap kita dapat mengikuti sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya, “tandasnya. (rel)
