FORUM HONORER Geruduk Kantor Bupati dan DPRD Lahat
FORUM HONORER Geruduk Kantor Bupati dan DPRD Lahat
LAHAT——Ribuan massa yang tergabung dalam FORUM HONORER Kabupaten Lahat, geruduk kantor Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat.
Aksi demo yang digelar ini, sebagai bentuk protes dari ribuan massa yang tergabung dalam FORUM HONORER Kabupaten Lahat ini, terkait tuntutan status R3 dan R2 yang dinyatakan tidak lulus tes seleksi calon anggota PPPK 2024, pada Senin (13/01/2025) sekira pukul 09.00 WIB, sampai dengan selesai.
Unjuk rasa (Unras) ribuan massa tergabung dalam FORUM HONORER tersebut, menyerbu kantor Bupati Lahat dan diterima Pj Bupati Lahat yang diwakili Asisten I Pemkab Lahat, Kadis Kominfo Lahat dan Pejabat lainnya. Usai diterima tuntutan, massa langsung mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lahat dan diterima oleh anggota DPRD Lahat Makmun SH dari PDI.P, Nopran Marjani S.Pd, dan anggota DPRD Lahat lainnya.
Namun, sebelum diterima para Pendemo menyampaikan 11 tuntutan baik ke Bupati Lahat maupun ke DPRD Kabupaten Lahat diantarany:
– Pemerintah Daerah dapat segera mengangkat kami menjadi ASN PPPK.
– Mendesak secepatnya pemerintah daerah mengajukan formasi di setiap instansi ke Pemerintah Pusat agar supaya kami bisa di akomodir dan cepat terealisasi pengankatan sebagai ASN PPPK.
– Mendesak pemerintah pusat melalui pemerintah daerah untuk mengevalusi ulang sistem penerimaan ASN PPPK yang saat ini, supaya kami Honorer yang sudah bertahun-tahun, bahkan, ada diatas 20 (dua puluh tahun) untuk segera diangkat secepatnya sesuai utk janji Pemerintah Pusat, akan mengangkat semua honorer yang telah lama mengabdi kepada Negara.
– Mendesak pemerintah menghilangkan sistem peringkat dalam tes PPPK mengingat banyaknya Honorer usianya sudah lanjut. Dan, tidak memungkinkan lagi untuk ikut seleksi yang sangat super ketat. Kami yang usia diatas 50 tidak mungkin bisa maksimal.
– Mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk mengusut tuntas para Honorer Siluman, sudah tidak honor lagi sudah tidak memenuhi syarat tapi tiba tiba bisa ikut Tes dan di nyatakan lulus. Inilah penyebab berkurangnya kuota kesempatan kami di angkat PPPK.
– Mendesak pemerintah daerah agar di setiap instansi menerima calon PPPK mengutamakan Honorer yang bekerja di tempat asalnya terlebih dahulu, atau di tempat masing masing Honor jangan diisi oleh orang luar instansi lain, kecuali kuota pelamarnya masih kurang.
– Menagih janji pemerintah pusat yang elama ini memberikan angin segar kepada para honorer di Idobesia akan di angkat ASN dan PPPK.
– Mendesak pemerintah agar para Honorer yang belum atau di nyatakan tidak lolos, dengan istilah katagori R3 dan R2, atau belum dapat Formasi agar diberikan Honor dan Hak yang sama dengan PPPK yang baru diangkat.
– Mendesak dan segera secepatnya memberikan kepastian hukum status kepada kami para honorer kami yg di nyatakan lolos (R3-R2) tapi tidak dapat Formasi.
– FORUM HONORER se-Kabupauen Lahat mendesak DPRD Lahat agar dapat segera rapat dengar pendapat (RDP) ke-Pemerintah Lahat, bersama FORUM HONORER Kabupaten Lahat.
– Meminta kepada Pemerintahan Kabupaten Lahat terkait Transfaransi mekanisme pengangkatan HONORER PPPK dan lainnya.
Tak lama dari Orasi yang disampaikan oleh Ketua FORUM HONORER se-Kabupaten Lahat, Fauzi Anwar didampingi Wakil Ketua Tirta mengungkapkan, langsung diterima Pj Bupati Lahat yang diwakili Asisten I Pemkab Lahat, dan sejumlah Pejabat Pemkab Lahat lainnya. Begitu juga dengan kantor DPRD Kabupaten Lahat diterima anggota DPRD Lahat H.Nopran Marjani S.Pd, Makmun dari Politisi PDI.P Lahat.
“Alhamdulillah, dari aksi yang digelar hari ini membawa lampu hijau bagi Ribuan massa yang tergabung dalam FORUM HONORER di Kabupaten Lahat, massa saat ditemui Pj Bupati Lahat melalui Asisten I Pemkab Lahat berjanji akan membawa persoalan serta 11 keinginan massa ke Pemerintahan Pusat,” ujar Ketua FORUM HONORER Fauzi Anwar didampingi Wakil Ketua Tirta.
Sedangkan, kekantor DPRD Kabupaten Lahat dijelaskannya, massa diterima sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, dan dari 11 tuntutan yang ada, para Politik berjanji akan memperjuangkan hak-hak ribuan HONORER yang tidak diangkat, serta langsung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Makmun selaku Komisi I DPRD Lahat dari PDI.P.
“Dalam waktu dekat DPRD Lahat akan membawa persoalan ini kemeja Paripurna. Lalu, Pemkab Lahat bersama perwakilan HONORER di Kabupaten Lahat akan berangkat ke Kementrian BKN, Kemenpan guna membawa 11 tunjukan massa tersebut,” pungkasnya. (D1N)
