Ungkap Transparansi DD/ADD, Rudi Hartono Calonkan Diri Jadi BPD
Calon Anggota BPD Desa Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah, Rudi Hartono
SEMENDE, Suarasumsel.net — Salah satu bakal calon anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah (SDT), Rudi Hartono memastikan dirinya maju pada pemilihan BPD 11 Oktober mendatang dengan mengusung visi transparansi pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Saat dihubungi melalui ponselnya, Sabtu (21/8) Rudi Hartono mengatakan, dirinya memutuskan mencalonkan diri sebagai anggota BPD dilatarbelakangi keinginannya untuk menciptakan transparansi anggaran DD/ADD dan memastikan alokasinya tepat sasaran dan dapat diketahui masyarakat luas.
“Keterbukaan anggaran adalah hal yang utama sebagai landasan kuat bagi anggota BPD menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Kepala desa (Kades) sebagaimana yang diamanatkan pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 110 Tahun 2016,” katanya.
Rudi Hartono menjelaskan, alokasi anggaran DD/ADD sebagaimana yang telah ditetapkan dan disetujui BPD dan Pemerintahan desa harus di sampaikan kepada publik melalui pemasangan baleho yang memuat secara alokasi anggaran yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
“Melalui baleho APBDes yang dipasang di tempat strategis tersebut, masyarakat desa bisa melihat dan mengetahui dari mana sumber dana dan kemana saja APBDes dialokasikan, dengan demikian masyarakat bisa mengontrol realisasi program kerja Kades sebagaimana yang dianggarkan,” jelasnya.
Dijanjikan Rudi Hartono, jika dirinya mendapat dukungan penuh dari masyarakat Desa Palak Tanah dan terpilih menjadi anggota BPD, dirinya memastikan baleho APBDes Desa Palak Tanah bisa diketahui dan dilihat oleh masyarakat secara langsung, jika Pemerintah desa lamban mencetak dan memasangnya di tempat umum dirinya berjanji akan mencetak dan memasangnya dengan dana pribadi.
Tokoh masyarakat Semende, Kurung Wani saat dimintai komentarnya mendukung penuh visi dan misi yang dibawa calon BPD dari Desa manapun yang berani membuka transparansi dan mengungkap penggunaan APBDes di Desa, menurutnya pemasangan APBDes di tempat strategis adalah kunci transparansi DD/ADD di setiap Pemerintahan desa (Pemdes).
“Calon BPD yang mengusung visi transparansi anggaran tidak banyak dan visi tersebut sangat mudah ditagih setiap tahunnya, paling tidak anggota BPD memiliki dokumen APBDes yang telah disahkan dan bisa mengungkapkannya ke publik dengan mencetak sendiri dan memasangnya setidaknya di dinding luar kediamannya sendiri,” ujarnya. (Nov)
