Ketua Komisi IV : 2024 Pelabuhan Tanjung Api Api Sudah Harus Diresmikan
Kabar baik untuk Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengintruksikan kepada Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi agar tahun 2024 Pelabuhan Samudra Tanjung Api-Api (TAA) Sudah di resmikan.
Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Komisi IV DPRD Sumsel MF Ridho usai melakukan kunjungan pekan lalu Ke Kementrian Perhubungan dan PT Waskita Karya di Jakarta , kunjungan ini tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi Komisi IV DPRD Sumsel di ruang Banggar DPRD Sumsel pada Selasa minggu lalu mencari solusi tentang pendangkalan alur Sungai Musi dan tanggungjawbab perbaikan jalan sepanjang lintasan Light Rail Transit (LRT).
“ Ya memberikan kabar baik, bahwa pelabuhan Tanjung Api-Api yang lokasinya di kawasan Tanjung Api-Api sampai Tanjung Carat itu akan direalisasikan dan Menteri Perhubungan sudah di instruksikan oleh Presiden bahwasanya sampai akhir periode presiden ini tahun 2024,” kata MF Ridho ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/2).
Selain itu menurut politisi Partai Demokrat ini, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi sudah di panggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan minggu kemarin ada rapat koordinasi dengan mengundang Gubernur Sumsel H Herman Deru .
“ Ya ini memberikan kabar baik, bahwa pelabuhan Tanjung Api-Api yang lokasinya di kawasan Tanjung Api-Api sampai Tanjung Carat itu akan direalisasikan dan Menteri Perhubungan sudah di instruksikan oleh Presiden bahwasanya sampai akhir periode presiden ini tahun 2024 pelabuhan samudra Tanjung Api-Api harus sudah diresmikan,” katanya.
Menteri Perhubungan menurutnya sudah melakukan koordinasi termasuk Komisi IV DPRD Sumsel sudah di beritahu bahwa Gubernur Sumsel sudah diundang minggu kemarin rapat dengan Menteri Perhubungan membahas masalahan Pelabuhan Samudra TAA<
Mendengar informasi ini menurut Ridho , pihaknya sangat memberikan apresiasi , namun dirinya mengingatkan agar disampaikan kepada Menteri Perhubungan dimana tahun ini sudah tahun 2021.
“ Dimana tahun 2024 itu khan tidak sampai tiga tahun , paling lama tiga tahun lagi , artinya jangan sampai hanya ini lip service tapi memang kongkrit , harus ada terobosan dari tahun 2021 ini, karena membangun pelabuhan internasional itu, saya kita tidak bisa dalam waktu sekejap mata dan biayanya cukup besar,” katanya.
Hal ini menurutnya harus mendapatkan perhatian serius dari Kementrian Perhubungan .
“ Wajib hukumnya menteri ini merealisasikan instruksi presiden itu sebelum presiden habis masa jabatan tahun 2024, pelabuhan ini harus sudah operasional , sudah di resmikan , jangan hanya wacana yang menyenangkan sesaat, nah ini kita tunggu ini, kita tunggu dari terobosan pak menteri,” katanya.
Intinya menurutnya Pelabuhan Samudra TAA harus dilakukan percepatan untuk realisasinya