LAPSI Gelar Aksi Demo Terkait Non-aktifkan 4 Kadis Tetap Keluarkan Gening
LAHAT, suarasumsel.net —–Terkait pe-Non-aktifan empat (4) kepala dinas (Kadis) dilingkungan Pemkab Lahat, hingga, saat ini masih terus menyisakan berbagai Polemik.
Namun, belakangan diduga permainan kotor “Empat Oknum Kepala Dinas” di Lingkungan Pemkab Lahat ini, tercium dan terus menandatangi berita acara tagihan proyek.
Dampak dari kotornya 4 Oknum Kadis Lahat tersebut, membuat Lapisan Pemantau Situasi (LAPSI) Kabupaten Lahat menggelar aksi demo dihalaman Pemkab Lahat, dan menyampaikan tiga (3) tuntutan kepada Plt Bupati Lahat pada Jum’at (13/09/2024).
Meriyansah selaku koordinator aksi (Korak) mengatakan, dengan menggelarnya aksi demo ini, sebagai bentuk protes serta menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh 4 Oknum Kepala Dinas di Lingkungan Pemkab Lahat.
Mirisnya lagi, dijelaskan Meriyansah, adanya tindakan para pejabat yang diduga melakukan Mark-Up terhadap beberapa proyek Infrastruktur di empat dinas tersebut. Namun, bukannya benar-benar mendalami dugaan itu, untuk di Audit tapi malah ingin dikembalikan ke jabatan semula pada keempat kepala dinas yang sudah dipecat.
“Seharusnya terhadap dugaan Fiktif dan Mark-Up tersebut PJ Bupati selaku pimpinan tertinggi para ASN tersebut segera perintahkan inspektorat untuk mengaudit di empat dinas tersebut, dan jika terindikasi ke arah dugaan dimaksud segera proses hukum keempat kepala dinas Non-aktif itu, bukan malah ingin mengembalikan lagi jabatannya,” pinta Meriansyah dengan lantang.
Oleh karenanya, ditegaskan Meriyansah, selain tuntutan diatas mewakili masyarakat Kabupaten Lahat LAPSI juga menuntut PJ Bupati Lahat tegas dalam menangani permasalahan ini.
“Kami meminta kepada Pj Bupati Lahat agar segera melakukan audit terkait proyek infrastruktur di keempat dinas tersebut, karena diduga sudah Non-aktif tapi masih bisa mengeluarkan GENING,” ujarnya.
Meri juga menuntut pada PJ Bupati Lahat, untuk mengatasi kebobrokan etika moral para ASN untuk segera melantik PLH menjadi PLT agar tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang.
“LAPSI meminta PJ Bupati Lahat segera melantik beberapa SKPD yang masih PLH segera di-Plt-kan, karena ini menyangkut tertib administrasi di Kabupaten Lahat,” pinta Meriyansah dalam aksinya, kemarin. (D1N)
