Pj Bupati Lahat dan OPD Pemkab Lahat Duduk Bersama Pengawa FPL
LAHAT, suarasumsel.net —-Aksi protes terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat yang dilakukan Front Pemuda Lahat, selama tiga hari berturut-turut, berakhir dengan duduk bersama Pj Bupati Lahat.
Pertemuan yang telah direncanakan Pemkab Lahat, dalam hal ini Pj Bupati Lahat Imam Pasli S.STP, M,Si, dengan para penggawa Front Pemuda Lahat, guna membahas beberapa permasalahan krusial yang saat ini menjadi sorotan banyak pihak, pada Rabu (13/11/2024).
Hadir dalam pertemuan kepala daerah dengan Pengawa Front Pemuda Lahat tersebut, Pj Bupati Lahat Imam Pasli S.STP, M,Si, kepala Inspektorat Syahabadi, Kepala Kesbangpol yang diwakili Burlian, dan turut hadir Kanit Sosbud Satintelkam Polres Lahat, BRIPKA Nano.
Terlihat dalam pertemuan tersebut, para Pengawas Front Pemuda Lahat Hendro Juniarto, Dekat Mandala Putra, Najamudin, serta Samsa, dengan santai menyampaikan beberapa Poin masukan penting kepada Pj Bupati Lahat.
Masukan yang disampaikan oleh FPL diantaranya:
– Terkait nasib Empat (4) Kepala Dinas (Kadis) di Lingkungan Pemkab Lahat yang nasibnya terombang-ambing, dan.
– Satu (1) Pejabat Administrator yang dibebes tugaskan oleh Pj Bupati Lahat sebelumnya Muhammad Farid S.STP, M,Si, sesaat sebelum bergeser ke Kabupaten Banyuasin.
“Sehingga, kita dalam hal ini Pemkab Lahat sudah berkirim surat ke BKN sebanyak dua kali, terkait Nasib 4 orang Kepala Dinas (Kadis) dan 1 orang Pejabat Administrator. Surat pertama dilayangkan 15 Agustus 2024. Surat kedua dikirim 25 September 2024. Saya selaku Pj Bupati Lahat menyampaikan kewenangan terhadap 4 OPD dan 1 Pejabat Administrator adalah merupakan kewenangan BKN,” jelas Pj Bupati Lahat menjawab pertanyaan Hendro Juniarto selaku Ketua Front Pemuda Lahat.
Oleh karenanya, Imam Pasli berharap agar dicatat dan diberitakan, bahwa Pemkab Lahat masih terus melakukan koordinasi ke BKN melalui Inspektorat Lahat, sehingga, sampai saat ini Empat Kepala Dinas (Kadis), dan Satu Pejabat Administrator semuanya masih terus menerima tunjangan jabatan pada posisi tugas mereka masing-masing.
“Artinya 4 OPD dan 1 Pejabat Administrator tersebut, tidak di Nonjob kan, apalagi disingkirkan dan jangan ditarik keranah Politik menjelang Pilkada Lahat,” pinta Imam Pasli, menjawab pertanyaan FPL.
Secara lantang disampaikan Pj Bupati Lahat, dirinya bukan orang yang anti kritik, dan diakuinya, Ia selalu memonitor seluruh perkembangan yang terjadi di Kabupaten Lahat utamanya akhir-akhir. Karena, terbentur tugas maka baru hari ini bisa menjadwalkan dirinya untuk duduk bersama dengan Front Pemuda Lahat.
“Bukan saya menutup mata terhadap apa yang menjadi alasan kuat adik adik, semua akhirnya memilih melakukan aksi damai maupun unjuk rasa dalam menyampaikan Aspirasi, saya minta maaf dan harap dimaklumi Jelang Pilkada. Saya selaku Pj Bupati Lahat, acap kali meninggalkan Lahat karena tugas. Kenapa, ini perlu saya sampaikan agar kedepan tidak sampai salah persepsi,” katanya ketika menjawab pertanyaan dilayangkan Deka Mandala Putra.
Lalu, terakhir dipertemuan Pj Bupati Lahat menitipkan kepada Front Pemuda Lahat jika melihat adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpihak kepada salah satu Paslon atau Tidak Netral, agar FPL dapat menyampaikan secara langsung kepadanya.
“Kalau melihat adanya ASN yang tidak netral dan berpihak kepada salah satu Paslon, supaya adik-adik dari Front Pemuda Lahat bisa menyampaikan secara langsung kepada saya. Mari kita bersinergi, termasuk, temuan tentang proyek yang melanggar atau menyalahi aturan silakan dilaporkan kepada APH,” pesan Pj Bupati Lahat Imam Pasli untuk Front Pemuda Lahat. (D1N)
