Diminta Komentar Terkait Hasil Sidak Pengerjaan Jalan Pulau Panggung – Segamit, M Nasir Membisu
Anggota Komisi II DPRD ME saat sidak jalan Pulau Panggung – Sigamit akhir tahun lalu.
SEMENDE, suarasumsel.net — Anggota DPRD Muara Enim dari Komisi II, Muhammad Nasir saat dimintai komentarnya terkait realisasi pernyataan Komisi II saat melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) pada pengerjaan Jalan Pulau Panggung – Sigamit, enggan berkomentar.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, 4 anggota Komisi II DPRD Muara Enim usai sidak jalan Pulau Panggung – Sigamit menyatakan bahwa pengerjaan jalan Pulau Panggung – Sigamit tidak selesai sesuai yang dijadwalkan sehingga CV Pemecutan sebagai pelaksana dipastikan di-blacklist.
Pada kesempatan itu juga Komisi II menyatakan, akan segera memanggil Dinas Pekerjaa Umum (Umum) khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dimintai keterangannya dan dipertanyakan kompetensinya, jika tidak berkompeten maka akan diganti dengan pegawai yang memiliki kompetensi dibidangnya.
Namun hingga memasuki akhir bulan Februari, Komisi II DPRD Muara Enim belum juga mampu memanggil Dinas PU melalui PPK terkait untuk mempertanyakan hasil sidak Komisi II pada pengerjaan Jalan Pulau panggung – Sigamit.
Anggota DPRD Muara Enim asal Semende Darat Ulu (SDU) dari Daerah pemilihan (Dapil) 4, Muhammad Nasir yang turut hadir pada Sidak tersebut, saat kembali dikonfirmasi via pesan Whatsapp terkait realisasi Komisi II saat sidak tidak membalas.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Lingkungan, Pembangunan dan Transportasi (PELIPTA) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Drs Komrin Djabar SH saat dimintai komentarnya, menyesalkan lambannya wakil rakyat dari Semende menjalankan fungsi pengawasannya.
“Seyogyanya, setelah meninjau lokasi dengan melakukan sidak, anggota Komisi II sesegera mungkin mengagendakan pertemuan dengan Dinas PU sebagai Mitra kerjanya untuk mempertanyakan sekaligus mengevaluasi kegagalan pengerjaan Jalan Pulau panggun – Sigamit sehingga dikerjakan tidak sesuai kontrak,” sesalnya.
Komrin Djabar menambahkan, sejauh ini sudah banyak pengerjaan proyek fisik di wilayah Semende yang dikerjakan tidak sesuai harapan, masyarakat tentunya berharap wakil rakyat khususnya asal Semende menjalankan fungsi pengawasannya sebagaimana diatur dalam UU. (Novlis Heriansyah)
