Hormati Tatib, Tunggu Perintah Ketua DPRD Muara Enim, Farhan Siap Turun Sidak Ke Lapangan
filter: 0; jpegRotation: 0; fileterIntensity: 0.000000; filterMask: 0; module:1facing:0;
hw-remosaic: 0;
touch: (-1.0, -1.0);
modeInfo: ;
sceneMode: Hdr;
cct_value: 0;
AI_Scene: (-1, -1);
aec_lux: 0.0;
hist255: 0.0;
hist252~255: 0.0;
hist0~15: 0.0;
Anggota DPRD Muara Enim Dapil 5 asal Semende, Farhan saat diwawancarai perwakilan Ikatan Wartawan Semende (IWAS), Senin (17/2)
MUARA ENIM, suarasumsel.net — Meskipun tidak ditugaskan pada bidang yang ditetapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), sebagai wakil rakyat para anggota DPRD harus siap turun ke lapangan memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat, demikian dikatakan Anggota DPRD Muara Enim Daerah Pemilihan (Dapil) 5 asal Semende, Farhan
“Akan tetapi kita berkerja tentunya berdasarkan tata tertib yang telah disepakati, dalam hal ini, meskipun tidak bertugas di komisi yang membidangi, ketika turun ke lapangan menanggapi permasalahan masyarakat, kami harus tetap berkoordinasi dengan Ketua DPRD sebagai pimpinan,” katanya.
Farhan menjelaskan, koordinasi yang dimaksud bisa saja dalam bentuk surat tugas resmi secara tertulis maupun perintah langsung secara lisan,” katanya.
“Misalnya terkait rencana Inspeksi mendadak (Sidak) sejumlah proyek fisik yang diduga dikerjakan tidak sesuai ketentuan di wilayah Semende raya, sesuai ketentuan Tatib kami turun Sidak ke lapangan harus berdasarkan perintah pimpinan DPRD baik secara tertulis ataupun secara lisan,” jelasnya.
Masih menurut Farhan, sistem kerja di DPRD berlangsung secara kolektif kolegial, semua anggota DPRD bisa saja melakukan Tugas pokok dan fungsinya sebagai Wakil rakyat tetapi keputusan dan rumusan kebijakan yang diambil harus berdasarkan persetujuan bersama melalui pimpinan.
“Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat yang diberi kepercayaan untuk duduk di lembaga legislatif mewakili masyarakat Dapil 5 khususnya wilayah Semende raye, saya siap turun ke lapangan menanggapi permasalahan masyarakat asalkan ada perintah dari Ketua DPRD sehagai pimpinan,” ujarnya.
Begitu juga saat ditanya tanggapannya terhadap polemik sejumlah perangkat desa/anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah lolos bahkan telah dilantik sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetapi belum mengundurkan diri, politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berjanji akan menindaklanjutinya.
“Mengenai polemik perangkat desa/anggota BPD yang lolos PPPK tersebut, saya akan mengusulkan pemanggilan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk dimintai keterangan terkait prosedur dan ketentuan yang sebenarnya,” jawabnya.
Farhan menambahkan, jika memang ada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa perangkat Desa dan Anggota BPD harus mengundurkan diri setelah dilantik PPPK, maka sudah seharusnya dilaksanakan dan diterapkan.
“Penegakan hukum tersebut bisa saja dilakukan Dinas PMD melalui pihak Kecamatan dengan menyampaikan surat edaran ke Pemerintah Desa di wilayah kerjanya, agar perangkat desa/anggota BPD yang sudah lolos dan dilantik sebagai PPPK mengundurkan diri atau dimundurkan dengan sanksi sebagaimana aturan yang ada,” tambah wakil rakyat asal Desa Pajarbulan ini. (Novlis Heriansyah)
