Pemkab. Muara Enim Raih Penghargaan Komitmen Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Tingkat Nasional
MUARA ENIM, suarasumsel.net — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Selasa malam (5/11) menerima penghargaan pembinaan KTR tingkat nasional 2024 dari Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Seluruh Indonesia di Kabupaten Sleman Yogyakarta karena dinilai berkomitmen mewujudkan program nasional melalui implementasi kawasan tanpa rokok (KTR) .
KRT sendiri telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019, atas hal tersebut Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Seluruh Indonesia memberikan penghargaan pembinaan KTR tingkat nasional 2024 kepada Pemkab. Muara Enim yang diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Dr. Bima Arya Sugiarto kepada Pj. Bupati Muara Enim, H. Henky Putrawan, S.Pt., M.Si., M.M., pada Lokakarya Nasional Adinkes 2024.
Pj. Bupati H. Henky Putrawan, S.Pt., M.Si., M.M didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, dr. Eni Zatila, M.K.M menjelaskan, penghargaan ini sebagai apresiasi atas inisiatif dan pembinaan Pemkab. Muara Enim dalam mendorong keberadaan KTR di daerah.
“Pengejawantahan keberadaan KTR di daerah dilakukan melalui penerbitan instrumen yaitu peraturan daerah maupun pembentukan satuan tugas (Satgas) dalam Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 1156/KPTS/Dinkes/2024 tentang Satgas Penegakan Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Muara Enim,” jelasnya.
H. Henky Putrawan menambahkan bahwa Indikator keberhasilan lainnya yaitu telah adanya desa pelopor KTR, yaitu Desa Swarna Dwipa, Kecamatan Semende Darat Tengah sejak 2017 dengan program inovasi DSTAR (Desa Sehat Tanpa Asap Rokok) telah menerapkan larangan merokok di dalam rumah maupun sekolah serta menyediakan pos-pos khusus merokok melalui APB-Des dan swadaya masyarakat.
“Kita berharap seluruh desa lainnya dapat segera menerapkan KTR, termasuk di lingkungan perkantoran. keberadaan KTR ini selain menjadi preventif bahaya asap rokok, juga menjadi indikator kabupaten/kota dan kabupaten layak anak (KLA), Apalagi saat ini Pemkab Muara Enim mengupayakan peningkatan status dari KLA Nindya menjadi KLA Utama Oleh karenanya perlu didukung semua pihak tak hanya pemerintah, melainkan seluruh elemen masyarakat,” tambahnya. (Agus)
