PDIP Dukung Peleburan Kemendikbud dan Kemensristek
Langkah Presiden Jokowi yang melebur Kemendikbud dan Kemenristek Dikti bukan saja mendapat persetujuan dari DPR, melainkan mendapat dukungan dari PDI Perjuangan (PDIP) sebagai partai pengusung utama pemerintahan.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan, dengan keputusan tersebut, pemerintahan Jokowi dan DPR sama-sama memiliki semangat yang sama memahami betapa pentingnya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang akan langsung berada di bawah presiden. Menurut Hasto, dengan peleburan kembali Kemendikbud dan Kemenristek Dikti, maka posisi BRIN akan semakin kuat, meski Perpres No.74 Tahun 2019 tentang BRIN belum diundangkan.
“Nasibnya BRIN makin kuat. BRIN di bawah Presiden. BRIN makin menjadi sebuah infrastruktur yang sangat penting bagi percepatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Masa kita kalah sama Singapura, sama Korea Selatan yang kemerdekaannya tidak jauh berbeda dengan kita? Itu karena apa? Risetnya. Bagi PDI Perjuangan, dalam kerangka ideologis, BRIN inilah yang akan menjadi penopang agar Indonesia berdikari,” kata Hasto menjawab wartawan di sela acara Gowes PDIP Bareng Wartawan, Sabtu (10/4/2021).
Hasto lalu bercerita, pada saat PDIP mencalonkan Jokowi sebagai Presiden, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri bukan bicara soal bagi-bagi jabatan politik. Namun justru menyampaikan pentingnya Indonesia memiliki Badan Riset dan Inovasi.
“Ibu Mega menegaskan perlu empat hal. Yaitu meneliti tentang ilmu pengetahuan teknologi berkaitan dengan manusianya, berkaitan floranya, berkaitan fauna, dan berkaitan dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Jadi Ibu Mega tidak bicara tentang transaksional. Ibu Mega berbicara tentang kepentingan bangsa dan negara agar kita jalan berdikari perlu BRIN. Maka BRIN ini sangat penting di dalam membangun spirit kita, melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,” tambah Hasto lagi.
Hasto menyatakan, bagi PDIP tidak ada bangsa yang maju tanpa proses penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Atas dasar itulah, menurut Hasto, BRIN memang perlu berada di bawah presiden langsung. “Itulah makna secara politik ideologis di dalam membangun kedaulatan ekonomi kita,” tegas Hasto.
Lebih lanjut, ketika ditanya bagaimana nasib kekosongan jabatan dengan adanya peleburan dua kementerian itu, Hasto menegaskan semua pihak sebaiknya lebih berbicara tentang bangsa dan negara. Bukan soal bagi-bagi jabatan. “Untuk bangsa dan negara jangan bicara jabatan kosong atau nambah. Bicara mana yang lebih mendorong bangsa ini memiliki sebuah tata pemerintahan yang memastikan jalan bagi masa depan,” tandas Hasto. Rakhmatulloh. (sindo)
