Ketua MPR RI Ingatkan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Ketahanan Pangan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan, perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan negara akan menjadi tantangan lebih sulit dihadapi dibandingkan pandemi Covid-19. Sebagaimana disampaikan tokoh inovasi teknologi dunia, Bill Gates, bahwa dampak perubahan iklim semakin jelas dirasakan di berbagai sektor kehidupan. Bahkan jauh lebih berbahaya dari serangan Covid 19.

“Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap berbagai komoditi pangan. Antara lain petani, pasar-bursa, harga, pergudangan-resi, modal, pembiayaan dan pinjaman, serta penjaminan-off takers. Perlu reformasi dan integrasi kebijakan serta mekanisme terhadap berbagai komoditi tersebut. Sehingga ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia tetap terjamin, tak terimbas dampak perubahan iklim maupun berbagai tantangan lainnya,” ujar Bamsoet, di Jakarta,

Dijelaskan, dalam lima tahun terakhir, produksi berbagai komoditas pangan memang sudah meningkat. Sebagaimana data yang dipaparkan Kementerian Pertanian. Namun laju peningkatannya belum signifikan, mengingat jumlah penduduk dan kebutuhan nasional terus meningkat.

“Produksi jagung, dalam lima tahun terakhir cukup meningkat. Di tahun 2016 mencapai 23,6 juta ton, tahun 2017 mencapai 28,9 juta ton, tahun 2018 sebesar 30 juta ton, tahun 2019 sebesar 33 juta ton, dan tahun 2020 diprediksi mencapai 33 juta ton. Begitupun dengan padi dari 55 juta ton di tahun 2016, menjadi 56,6 juta ton di tahun 2017, kemudian 59,2 juta ton di tahun 2018. Namun menurun tajam menjadi 54,6 juta ton di tahun 2019, dan diprediksi menjadi 55 juta ton di tahun 2020,” jelas mantan Ketua DPR tersebut.

Dampak Iklim yang saat ini menyebabkan banjir dimana-mana, dikhawatirkan akan merusak pertanian khususnya padi. Pemerintah perlu antisipasi ketersediaan beras secara nasional. Sementara import beras menjadi masalah tersendiri karena beberapa negara Asia sudah terikat kontrak antar negara.

Dikatakan, memajukan sektor pangan tidak bisa hanya dilakukan Kementerian Pertanian dalam pembinaan petani, penyediaan bibit dan pupuk, hingga memperluas lahan pertanian saja. Melainkan butuh dukungan dari berbagai kementerian/lembaga lainnya.

“Karenanya Indonesia perlu memiliki roadmap strategi ketahanan dan kedaulatan pangan yang konkrit dan baku yang bisa diimplementasikan secara mudah dan cepat. Sehingga bisa mensinkronkan semua regulasi di berbagai kementerian/lembaga, mengintegrasikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah,” papar Bamsoet (Rilis MPR RI)