Pejabat Pemkot Ikuti Rakor Penguatan Solidaritas Penanganan Covid-19 Secara Virtual
LUBUKLINGGAU-Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Lubuklinggau, Kahlan Bahar didampingi Kepala Bappeda Litbang, Nobel Nawawi, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3APM), Heri Zulianta, Kadis Damkar dan PB, Kadis Diskominfo, Kepala Dinas Pendidikan, H Dian Chandera dan Kabag Prokopim, Ongki Pranata mengikuti rapat koordinasi penguatan solidaritas penanganan Covid-19 melalui virtual di Command Center Kantor Wali Kota Lubuklinggau, Kamis (19/8).
Dalam rapat tersebut, Menko PMK Muhadjir menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada semua pihak dalam penanganan dampak Covid-19 serta peran media dalam meluruskan berita hoax dan soladiritas penangan dampak Covid-19. Namun demikian perlu pencanangan secara komprehensif gerakan solidaritas dan penanganan Covid-19 ini.
Menurut Menko, Presiden telah mengarahkan agar segera melaksanakan percepatan vaksinasi, penguatan 3T dan 5M di daerah namun lebih ditekan lagi dalam penggunaan masker, penanganan dampak Covid-19 dan peran serta aktif Pemda terutama semua elemen masyarakat.
Dikatakannya, ada beberapa poin arahan gerakan solidaritas nasional penanganan Covid-19, yakni percepat penyaluran program perlindungan sosial untuk masyarakat baik itu PKH, BPNT, BST, BLT, bantuan untuk usaha mikro kecil dan subsidi upah, subsidi listrik, kartu sembako, subsidi kuota internet, kartu Prakerja dan bantuan beras Bulog.
Kedua, koordinasi kolaborasi multipihak melalui optimalisasi peran klaster nasional penanggulangan bencana dalam penanganan Covid-19.
Ketiga, penguatan kapasitas penanganan Covid-19 masing-masing kementrian/lembaga, Pemda maupun pihak terkait. Keempat, peningkatan semangat kepedulian masyarakat dan solidaritas untuk gotong royong penangan Covid-19.
Dia juga menyampaikan dukungan K/L dalam KLASNAS PB ada beberapa klaster yakni klaster kesehatan dengan percepatan vaksinasi dan optimalisasi 3T dan 3M, antisipasi kelangkaan obat dan alat kesehatan serta peningkatan kapasitas tempat isolasi.
Kedua klaster logistik pemenuhan kebutuhan logistik penanganan Covid-19 dan pengawalan distribusi logistik serta pengelolaan informasi di bidang logistik kesehatan hingga level desa.
Selanjutnya klaster pendidikan, pelaksanaan sekolah darurat, percepatan vaksinasi bagi pelajar, dan tenaga pendidikan, keempat klaster pengungsian dan perlindungan dengan penyaluran bansos dan penguatan manajemen isoman.
Kelima klaster pemulihan dini dengan revitalisasi fungsi pemerintah desa, camat, kabupaten, provinsi.
Yang terpenting, harus ada komitmen dari para gubernur, bupati/wali kota untuk membentuk posko percepatan penanganan Covid-19 ditingkat provinsi, kab/kota, kecamatan, desa/kelurahan, RT/RW, percepatan penyaluran bansos, percepatan pelaksanan vaksinasi, mengatasi keterbatasan tracing, testing serta tempat isolasi.
Selain itu mendorong penguatan koordinasi, kolaborasi serta semangat solidaritas, gerakan menyumbang dari pegawai, pengusaha serta media di daerah dan juga penyediaan masker gratis bagi warga yang kurang mampu. Katanya.(meg)