Pemkab muara enim gelar webinar inovasi daerah

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim diwakili Asisten III Pemkab Muara Enim Ir. Maryana mengikuti webinar yang mengangkat tema “Best Practice Inovasi Daerah Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021” di Ruang Asisten III Pemkab Muara Enim, Rabu (04/08) yang digelar Badan Penelitian Pengembangan (Litbang) Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) di Jakarta.

Dikantor masing – masing Perangkat Daerah terkait yang turut mengikuti webinar tersebut.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim siap memperoleh hasil terbaik pada Inovative Government Award (IGA) tahun 2021 dengan capaian Kabupaten yang berprestasi, inovatif dan terinovatif.

Pada kesempatan ini, Kepala Badan Litbang Daerah Kemendagri Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si mengatakan bahwa sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Kemudian, kepala daerah wajib melaporkan inovasi daerah yang akan dilaksanakan kepada menteri, pemerintah pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Terakhir dalam pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan aparatur sipil negara tidak dapat dipidana.

“Saat ini masih ada 32 Daerah yang belum menginput inovasi. Karena banyak permintaan dari Daerah untuk dimundurkan batas terakhir penerimaan inovasi dari semula 13 Agustus 2021. Maka Litbang memberikan kelonggaran waktu hingga 17 September 2021,” ungkap Fatoni.

Adapun narasumber webinar ini menghadirkan Penjabat Bupati Nabire Dr. Anton Tony Mote, yang mengatakan Kabupaten yang dipimpinnya melihat keberhasilan inovasi dilihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan masing – masing Perangkat Daerah.

Sementara Gubernur Jawa Tengah diwakili Kepala Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Ir. Ihwan Sudrajat, MM menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadikan inovasi bukan menjadi kebutuhan tapi sudah menjadi tradisi, terlebih pandemi saat ini Pemerintah dituntut melayani masyarakat tanpa bertemu langsung, dan agar sistem pemerintahan berjalan efektif. (meg)