Dewan Pimpinan FHI Konsolidasi, Evaluasi & Siapkan Strategi Memperjuangkan Honorer
Penulis : Hasbi (Ketua FHI)
Ditengah hiruk pikuknya mesin partai politik yang mulai dipanaskan, Dewan Pimpinan Pusat Forum Honorer Indonesia (FHI) melakukan konsolidasi, evaluasi dan mempersiapkan strategi untuk melanjutkan kembali perjuangan tenaga honorer di Indonesia.
Ketua Dewan Pembina DPP FHI, Hasbi mengatakan, konsolidasi ini bertujuan untuk menyatukan kembali persepsi terkait penyelesaian tenaga honorer secara nasional, dimana sampai saat ini masih menyusahkan sejumlah persoalan yang belum terselesaikan.
“Misalnya belum adanya penyelesaian tenaga honorer K 1 dan K2, pasca pelaksanaan PP NO 56 Tahun 2012 yang jumlahnya kurang lebih 400 ribu secara nasional, hal ini tentu merupakan pekerjaan rumah pemerintahan sekarang untuk dicarikan solusi kebijakan, sebagaimana kita ketahui, di era Pemerintahan SBY telah di angkat kurang lebih 1Juta tenaga honorer,” katanya.
Hasbi menjelaskan, jutaan tenaga honorer tersebut termasuk K1 dan K2, selain itu ada juga sekitar 400 ribu tenaga honorer K1dan K2 yang belum terakomodir, walaupun saat itu sudah ada kemauan politik pemerintah melalui SE MENPAN di era Menteri Menpan RB Azwar Aboubakar untuk memberikan solusi kebijakan. Namun ditengah upaya pemerintahan SBY untuk memberikan solusi Kebijakan, periode kepemimpinan Presiden SBY telah berakhir di gantikan pemerintahan yang baru hasil pemilihan presiden. Oleh karena itu seharusnya diera kepemimpinan Presiden Jokowi melanjutkan kebijakan yang telah di rencanakan oleh presiden sebelumnya, terkait penyelesaian tenaga honorer K1 dan K2 yang belum terselesaikan oleh pemerintah.
Disisi lainnya Ketua Dewan Pembina DPP FHI juga memberikan apresiasi terhadap pernyataan dan komitmen AHY dalam RAPIMNAS Partai Demokrat yang akan memperjuangkan serta mengangkat 500 ribu tenaga honorer jika partai Demokrat menjadi pemenang pada pemilu 2024. Komitmen dan pernyataan AHY tersebut merupakan sebuah motivasi bagi Forum Honorer Indonesia untuk kembali memperjuangkan nasib seluruh jenis dan kategori tenaga honorer tanpa terkecuali dengan Dua Tuntutan utama yaitu, Peningkatan Status dan kesejahteraan tenaga honorer. Khususnya tenaga guru honorer, tenaga medis, tenaga penyuluh pertanian, dan semua kategori tenaga honorer yang sampai saat ini masih bekerja di seluruh instansi pemerintah daerah maupun pusat.
Selain itu Ketua Dewan Pembina Forum Honorer Indonesia meminta dan mendesak pemerintah pusat untuk mengunci data tenaga honorer dan mengambil sikap tegas terhadap pemerintah daerah yang masih terus melakukan rekrutmen tenaga honorer setiap terjadi pergantian kepala daerah, kepala dinas, dll. Hal inilah penyebab utama membengkaknya jumlah tenaga honorer dari tahun ke tahun. Padahal FHI pada tahun 2016 pernah menyampaikan rekomendasi meminta pemerintah untuk mengunci data tenaga honorer, sehingga tidak terjadi pembengkakan jumlah tenaga honorer secara nasional dan menyelesaikan dulu tenaga honorer yang ada saat ini, baru di lakukan rekrutmen tenaga honorer yang baru berbasis kompetensi di sesuaikan dengan kebutuhan formasi serta kebutuhan daerah.
