Sahkan LPJ Wali kota APBD 2023, DPRD Prabumulih Gelar Sidang Paripurna
PRABUMULIH, suarasumsel.net —- DPRD kota Prabumulih bersama Pemerintah Kota Prabumulih, Selasa (2/7) mengelar sidang paripurna dengan agenda pengesahan Laporan Pertanggung – Jawaban (LPJ) Walikota Prabumulih APBD 2023.
Sidang Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Prabumulih, Sutarno SE MIKom bersama Wakil I, Ir Dipe Anom dan Wakil II, H Ahmad Palo SE dan dihadiri Pj Walikota Prabumulih, H Elman ST MM, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah kota Prabumulih.
“Sidang paripurna ini, dihadiri 17 Anggota DPRD dari 25 anggota DPRD yang ada, dengan demikian sidang paripurna hari ini dinyatakan kourum untuk membahas penyampaian hasil kerja Banggar dan pengambilan persetujuan dan pendapat akhir Walikota Prabumulih,” ujar Pimpinan Sidang, Sutarno SE M I Komp
Perwakilan Badan Kerja Anggaran (Banggar) H Hartono Hamid menyampaikan, Transparansi pengelolaan anggaran perlu dilakukan guna mewujudkan visi misi Prabumulih Prima, Pengawasan anggaran ini adalah kewenangan dan hak DPRD Prabumulih.
“Dalam melakukan pembahasan Raperda LPJ Walikota APBD 2023 nanti, diawali dengan penyampaian nota pengantar Walikota, Pembahasan dilakukan melakukan melalui rapat komisi-komisi bersama mitra kerja yaitu OPD di lingkungan Pemkot Prabumulih,” ujarnya.
H Hartono menambahkan, Raperda LPJ Walikota APBD 2023 adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran yang telah digunakan OPD di lingkungan Pemkot Prabumulih. Tentunya, sesuai aturan dan ketentuan.
“Banggar memberikan Rekomendasi agar OPD berhati-hati dan optimis dalam kegiatan rutin. Karena tidak terealisasi secara baik dan juga kekurangan anggaran. Penganggaran ke depan, harus sesuai ketentuan dan aturan berlaku,” tambahnya.
Di penghujung paripurna, Anggota DPRD Prabumulih menyatakan setuju terhadap Raperda LPJ Wako APBD 2023 disahkan, Sementara itu, Pj Walikota Prabumulih, H Elman,ST.MM berterimakasih atas telah disetujuinya pengesahan Raperda LPJ Walikota APBD 2023.
“Masukan dan saran dari Banggar jelas akan menjadi prioritas perbaikan kedepannya dalam pengelolaan APBD 2024,” ungkapnya. (Ermawati)
