Gubernur Sumsel Kukuhkan Penjabat Kepala BPJS Provinsi
PALEMBANG, suarasumsel.net — Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang baru, Mohammad Wahyu Yulianto, Rabu (7/6) bertempat di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, dikukuhkan Gubernur Sumsel sebagai bentuk dukungan sekaligus bentuk sinergitas antara Pemerintah provinsi (Pemprov) Sumsel dengan BPJS.
Dalam kata sambutannya, H Herman Deru menyampaikan, begitu pentingnya peran data yang dibuat Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penentukan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, bahkan data BPS menjadi navigasi dalam mencapai suksesnya pembangunan yang dilakukan pemerintah.
“Korelasi dengan BPS, tentu saya menjalankan semua kebijakan ada navigatornya yaitu data, data dari BPS sebagai dashboard kendaraan dimana ada berbagai indikator, mulai dari urusan oli, filter udara, RPM, Speedometer, termasuk tombol-tombol yang punya kemanfaatan tertentu, karena itu, sukses tidak suskesnya pengemudi tentu tergantung indikator yang muncul begitu juga dengan data yang disajikan BPS,” ujarnya.
Bahkan Herman Deru menyebut selama dirinya menjadi Bupati dua periode hingga menjabat sebagi Gubernur saat ini, peran BPS sangat membantu dirinya menjalankan roda membangun di daerah, data BPS dapat digunakan membaca kondisi terkini dalam menentukan kebijakan, seperti stabilitas ekonomi dalam menjadikan Sumsel sebagai daerah pengendali inflasi sangat sangat terbantu dengan informasi yang diberikan BPS.
Sementara itu, Sekretaris Utama BPS RI, Atqo Mardiyanto menngucapkan terima kasih kepada Gubernur Herman Deru karena telah meluangkan waktu untuk mengukuhkan Kepala BPS Provinsi Sumsel yang baru.
“Kehadiran pak Gubernur, para OPD serta pejabat lainnya ini salah satu wujud dukungan bagi BPS. Bahkan ini juga menjadi semangat kami dalam menyajikan dan menyediakan data yang semakin berkualitas dan akurat dalam mendukung pembangunan Sumsel,” ungkapnya.
Dia menyebutkan tugas BPS sangat penting dan stretegis dalam menyajikan data yang kualitas dan strategis dalam merumuskan kebijakan. Oleh karena untuk mendapat data yang baik tentu perlu dukungan kuat dari pemerintah daerah, OPD dan masyarakat. (Nata Agus Wijaya)
