DPRD Palembang Gelar Rapat Paripurna Jawaban Walikota Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Fraksi
Palembang, suarasumsel.net- DPRD Palembang, Jumat (12/11/2021) menggelar rapat paripurna ke-19 masa persidangan ke III dengan agenda mendengar jawaban walikota Palembang terhadap pemandangan umum fraksi fraksi DPRD Kota Palembang di ruang rapat paripurna DPRD Palembang. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Palembang, Zainal Abidin
Pada kesempatan ini, walikota Palembang, Harnojoyo menjawab pemandangan umum yang disampaikan delapan fraksi di DPRD Palembang, yaitu Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Nasdem Persatuan Pembangunan.
Menanggapi pemandangan umum Fraksi Demokrat, Harnojoyo menjelaskan, harapan dari Fraksi Partai Demokrat terkait peningkatan resiko kemandirian melalui pendapatan asli daerah telah dilaksanakan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin sesuai target.
“Saran dari Fraksi Demokrat agar Pemkot Palembang melakukan kerjasama dengan penegak hukum terhadap penunggak pajak telah dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dengan melakukan kerjasama bersama Kejari Palembang,” ujar Harnojoyo.
Sementara untuk penyesuaian retribusi parkir, pihak pemkot Palembang saat ini sedang melakukan kajian bersama tim akademisi Universitas Sriwijaya
“Kami juga sependapat dengan Fraksi Demokrat yang mengharapkan program prioritas dari Pemkot Palembang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,” terang Harno.
Kemudian menanggapi pemandangan umum Fraksi Gerindra, Harnojoyo mengatakan Pemkot Palembang telah berupaya maksimal meningkatkan pendapatan asli daerah “Terkait upaya tersebut belum maksimal tentunya dibutuhkan dukungan dan pengawasan kita bersama,” ujar Harno.
Kemudian pertanyaan tentang target kemajuan struktur Ekonomi, Walikota menjelaskan target kemajuan struktur ekonomi kota Palembang didasarkan pada target pembangunan yang tertuang pada RPJMD Kota Palembang
“Adapun sasaran makro pembangunan Kota Palembang pada tahun 2022 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen, inflasi sebesar 2.7 persen sampai 3.2 persen, menurunkan tingkat pengangguran sampai 7.94 persen, menurunkan tingkat kemiskinan sampai 10.35 persen, dan pencapaian IPM sebesar 79.08 persen,” jelas Harno.
Pada kesempatan ini Harnojoyo juga mengatakan tidak ada selisih terhadap target estimasi pos anggaran belanja pada rancangan APBD 2022.
“Terkait pertanyaan mengapa komposisi belanja operasi lebih besar dari belanja modal, dapat kami sampaikan bahwa belanja operasi dan belanja modal merupakan rincian dari belanja setiap kegiatan yang disusun berdasarkan RKPD untuk melaksanakan program prioritas, serta sinkronasi dengan program prioritas pemerintah provinsi dan pusat,” ujar Harno.
Menanggapi pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang meminta Pemkot Palembang untuk lebih menggali dan mengelola potensi pendapatan asli daerah, Harnojoyo mengatakan sependapat, dan akan menjadi bahan evaluasi.
Begitupun dengan pemandangan umum lain yang diberikan Fraksi PDI Perjuangan akan dijadikan masukan dan bahan evaluasi kedepan.
“Permintaan dari Fraksi PDI Perjuangan agar Pemkot Palembang melakukan perbaikan dan pengawasan terhadap perusahaan daerah yang tidak maksimal dan tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapan daerah, akan menjadi perhatian dan bahan evaluasi kami,” ujar Harno.
Harno juga sependapat untuk melaksanakan belanja daerah sesuai RPJMD dan memprioritaskan program yang berpihak kepada rakyat kecil
Begitu juga dengan Masukan agar Pemkot Palembang menetapkan pejabat definitif, Harno mengatakan akan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Permintaan agar Pemkot menertibkan kendaraan parkir dan pedagang yang menyebabkan kemacetan. kami sudah melakukan penertiban terhadap para pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Sementara untuk kemacetan, kami sudah menempatkan petugas dishub di titik titik kemacetan. Tentunya semua masukan dan pemandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan , kedepannya akan kami tingkatkan lagi,” kata Harno.
Harno juga menanggapi Pemandangan Umum Fraksi PAN seputar titik genangan air di Kota Palembang, ruang terbuka hijau, pendapatan asli daerah, serta pemangkasan dan peremajaan pohon tua.
“Pemerintah Kota Palembang terus berusaha mengurangi titik titik genangan air di Kota Palembang, “ kata Harno.
Setelah menanggapi pemandangan umum Fraksi PAN, Harno menanggapi pemandangan umum Fraksi PKB seputar penggunaan anggaran APBD Palembang, evaluasi BUMD yang tidak memberikan kontribusi maksimal, masukan agar Benteng Kuto Besak dijadikan Cagar Budaya dan penertiban café café liar.
Untuk pemandangan umum dari Fraksi Golkar, Harno menjelaskan pemkot Palembang telah melakukan pemerataan pemasangan lampu jalan.” Begitupun dengan masukan untuk mengatasi masalah banjir, juga telah kami lakukan secara maksimal. Ini akan kami tingkatkan lagi dan jadi bahan evaluasi kedepannya,” terang Harno.
Begitu juga dengan Masukan agar Pemkot Palembang meningkatkan program gotong rotong dan penataan pasar, akan menjadi bahan perhatian Pemkot Palembang.
“Kami telah berusaha maksimal mengatasi kemacetan di Palembang, dan hal ini kedepannya akan dimaksimalkan lagi,” kata Harno.
Harno juga menanggapi pemandangan umum dari Fraksi PKS seputar perbaikan jalan dan permasalahan lainnya.
Terakhir, Harno menanggapi pemandangan umum Fraksi Nasdem Persatuan pembangunan seputar penertiban pedagang kaki lima, audit pendapatan Pasar Palembang Jaya, penempatan pejabat sesuai kompetensi, perbaikan lampu jalan dan menindak pengembang yang menutup saluran air.
Ketua DPRD Palembang Zainal Abidin mengatakan, dengan telah dijawabnya pemandangan umum seluruh fraksi DPRD Palembang oleh Walikota Palembang, bisa segera direalisasikan menjadi Perda.“Perda yang sudah disahkan, harus direalisasikan,” ujarnya.
(Adv/Hensyi Fitriansyah)
