Dukung Vaksin Covid-19 Berbayar, PDIP: Partisipasi Membantu Pemerintah
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya memahami dan mendukung kebijakan pemerintah ihwal vaksin Covid-19 berbayar yang menjangkau korporasi maupun warga yang mampu secara ekonomi. Hasto mengatakan partainya juga yakin pemberian vaksin gratis kepada masyarakat secara masif terus diberikan.
Menurut Hasto, dengan vaksin gotong royong individu, pemberian vaksin bisa dilakukan melalui partisipasi korporasi, swasta, dan warga negara yang mampu secara ekonomi. “Jadi vaksin gotong royong itu bentuk partisipasi sebagian komponen bangsa yang ingin membantu pemerintah,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Senin, 12 Juli 2021.
Hasto mengatakan bentuk partisipasi ini perlu diapresiasi. Ia beralasan, kecepatan pemberian vaksin secara masif akan mengerem laju penularan Covid-19.
Hasto mengatakan dalam situasi yang tidak mudah ini pemerintah terus membuka ruang komunikasi dan koordinasi. Ia pun meminta agar semangat gotong royong pun terus dikedepankan.
Prinsipnya, kata Hasto, pemerintah menyediakan vaksin Covid-19 gratis bagi semua rakyat. Namun warga yang mampu, ingin memilih jenis vaksin dan waktu penyuntikan sendiri bisa mengakses vaksin gotong royong.
“Pilihan sepenuhnya ada di masyarakat. Solidaritas untuk rakyat dan berbagai prakarsa baik pemerintah, BUMN, korporasi swasta, individu, maupun kelompok, dan seluruh elemen masyarakat terus dikedepankan,” ujar Hasto.
Hasto lantas mengajak seluruh korporasi baik swasta maupun BUMN mengalokasikan dana CSR mereka untuk membantu rakyat, baik melalui bantuan obat-obatan pencegahan Covid-19, vitamin, maupun bantuan dapur umum.
“Seluruh simpatisan, anggota, dan kader partai wajib bergotong royong, kedepankan tindakan nyata daripada berbicara,” kata dia.
Kebijakan vaksin berbayar ini dikritik oleh kelompok masyarakat sipil dan sejumlah anggota Komisi Kesehatan DPR. Pemerintah dinilai melanggar konstitusi yang mewajibkan negara menyediakan layanan kesehatan yang memadai kepada seluruh warga.
Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita mengatakan kecolongan dengan perubahan aturan ihwal vaksin gotong royong individu atau vaksinasi berbayar. Dia mengatakan Komisi IX akan memanggil Kemenkes, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Kimia Farma yang akan menjadi penyelenggara vaksinasi berbayar tersebut. (tempo)
