Jialyka Maharani Serap Aspirasi Pelaku Usaha Percetakan Palembang
Palembang, suarasumsel.net- Masa pendemi covid-19 mempengaruhi berbagai sektor usaha di tanah air, termasuk usaha percetakan. Dampak pandemi terasa betul bagi pelaku usaha percetakan di tanah air. Penurunan pendapatan yang cukup tajam terjadi akibat berkurangnya pelanggan yang mencetak berbagai macam undangan serta berbagai spanduk kegiatan.
Termasuk usaha percetakan di Palembang yang terkena dampak langsung akibat pandemi ini.
Jialyka Maharani anggota DPD RI asal Sumsel yang tanggap akan hal ini, langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui keluhan langsung para pelaku usaha percetakan di Palembang.
Dalam kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil) Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (2/3/2021) Jia sapaan akrab Jialyka Maharani berkeliling ke usaha percetakan yang ada di Palembang, menyerap aspirasi mereka untuk dicarikan solusi terbaik.
Ibrahim pelaku usaha percetakan di Serelo Palembang mengatakan selama pandemi corona, pemerintah melarang melakukan berbagai keramaian, seperti pernikahan, pertemuan dan kegiatan lainnya, karena itu order mencetak undangan dan spanduk menjadi hilang.
“Dengan kondisi seperti ini, kami juga tidak mendapatkan bantuan stimulus dari pemerintah, padahal kami sangat membutuhkan bantuan ini selama kondisi usaha belum stabil,” ujar Ibrahim.
Tidak menerima bantuan stimulus dari pemerintah juga dikeluhkan beberapa pelaku usaha percetakan lainnya. ” Dimasa pandemi seperti ini dana stimulus sangat kami harapkan, karena jika mengharapkan penghasilan dari usaha sangat sulit di tengah pandemi Corona ini,” ujar Rudi pelaku usaha percetakan lainnya.
Jia menampung berbagai keluhan pelaku usaha percetakan ini. Dirinya akan berusaha menyuarakan semua keluhan pelaku usaha percetakan di pusat bersama stekholder stekholder terkait saat rapat dengar pendapat umum (RDPU).
“Kita harapkan pemerintah melalui kementrian ataupun dinas terkait melakukan evaluasi dalam pendataan dan penyaluran penerima bantuan,” harap Jialyka.
Selain itu, lanjutnya perlu adanya kolaborasi dan terjalin sinergi antar pemda, pihak swasta maupun kementrian kementerian terkait untuk mengambil langkah yang tepat.
“Perlu langkah yang tepat agar para pelaku usaha di bidang ini tidak terus mengalami kerugian dan bahkan terpaksa gulung tikar,” ujarnya. (Asep)
